Oleh I. Fahmi Panimbang
Sejak beberapa hari lalu kita diriuhkan oleh wacana pro dan kontra terhadap kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush ke Istana Bogor(20/11). Meski hanya dalam hitungan jam, kedatangan Bush tersebut telah menyedot tenaga, waktu, pikiran, biaya, hingga kerugian yang tidak sedikit.Pemerintah kita pun berupaya menegaskan bahwa lawatan Bush itu terutama untuk membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan soft power (kuasa lunak) antara AS dan Indonesia yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Ironisnya, frasa soft power yang sebetulnya serupa dengan "hegemoni" itu kerap diucapkan beberapa pejabat secara terang-terangan.
Dengan kenyataan bahwa power yang dimiliki AS dan Indonesia sangatlah asimetris, betulkah pembicaraan yang berkaitan dengan soft power itu akan saling menguntungkan kedua belah pihak?
Makna "soft power"
Istilah soft power telah dipopulerkan sejak penghujung 1980 oleh Joseph S Nye, guru besar Kennedy School of Government Universitas Harvard, AS. Dalam dua karyanya: Bound to Lead (1990) dan The Paradox of American Power (2002), Nye lalu mengembangkan ide soft power ini dan merelevankannya dengan AS.
Tetapi, penjelasan Nye yang lebih terperinci mengenai soft power ditulisnya secara komprehensif dalam karyanya: Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004). Dalam buku tersebut Nye mendefinisikan dimensi ketiga kuasa ini sebagai "kemampuan menciptakan pilihan-pilihan bagi orang lain, yakni kemampuan memikat dan mengooptasi pihak lain agar rela memilih melakukan hal yang kita kehendaki tanpa kita memintanya." (Nye, 2004: 5). Nye menyebutkan bahwa soft power suatu negara terdapat terutama dalam tiga sumber: kebudayaan, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negerinya.
Perbedaan antara soft power dan hard power dapat dilihat dalam tiga hal: ciri, instrumen, dan implikasinya. Soft power berciri mengooptasi dan dilakukan secara tidak langsung, sedangkan hard power bersifat memaksa atau memerintah dan dilakukan secara langsung. Instrumen soft power berupa nilai, institusi, kebudayaan, kebijakan, sementara hard power antara lain militer, sanksi, uang, suap, bayaran. Karenanya tidak seperti soft power yang berimplikasi mengooptasi, hard power kerap mengundang munculnya perlawanan.
"Soft power" ialah hegemoni
Paparan di atas menunjukkan bahwa soft power sebetulnya leksikon lain dari apa yang telah dipopulerkan oleh Antonio Gramsci (1891-1937) tentang hegemoni. Seperti hegemoni, soft power merupakan upaya halus suatu mekanisme ajakan yang dilakukan secara simpatik. Baik soft power maupun hegemoni merupakan bentuk mengooptasi melalui instrumen-instrumen seperti kebudayaan, kebijakan, nilai, dan institusi.
Perbedaan kontras antara soft power dan hegemoni ialah latar belakang pemikirnya: hegemoni merupakan konsep yang dipopulerkan seorang Marxis Italia dengan upaya melakukan perlawanan kelas, soft power muncul dari akademisi AS dengan intensi memberikan strategi-strategi jitu pada AS agar tetap melestarikan hegemoni dan dominasinya selama ini.
Dengan istilah soft power,Nye ingin menunjukkan kenetralan konsepnya itu dan berupaya membebaskan stigma menghegemoni yang sejak Gramsci telah dipandang peyoratif.
Terseduksi AS
AS memang kerap menghegemoni masyarakat dunia dengan jargon membela hak-hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan. Sebagian besar masyarakat dunia pun tampak terpikat oleh nilai-nilai yang kerap diklaim AS sebagai nilai mereka itu. Layaknya Alexis de Tocqueville di abad ke-19 yang terpesona oleh "demokrasi di Amerika", sebagian besar mereka yang pernah studi di AS pun cenderung akan 'terseduksi' AS.
Mantan sekretaris negara AS, Colin Powell, pernah mengakui kenyataan ini. Menurutnya proses pertukaran budaya lewat program beasiswa belajar merupakan aset yang besar bagi negerinya, terutama sebagai sarana menjadikan para 'alumni AS' itu sebagai 'diplomat AS' kelak (Nye, 2004: 44).
Tokoh politik Perancis, Hubert Vérdin dan Dominique Moisi, dalam France in an Age of Globalization (2001) juga mengakui 'efek Tocqueville' dalam program beasiswa ini, yang menjadikan AS mudah menciptakan hasrat-hasrat masyarakat dunia melalui citra globalnya.
Penyebaran hasrat dan upaya penciptaan citra juga dilakukan pusat-pusat kebudayaan asing di negeri kita, seperti CCF (Prancis), Goethe Institut (Jerman), British Council (Inggris), Erasmus Huis (Belanda), dan lain-lain. Pusat- pusat kebudayaan ini berkepentingan mensosialisasikan budaya, seni, citra, nilai, dan kebijakan negerinya kepada masyarakat kita.
Dengan berbagai cara lembaga-lembaga tersebut melakukan 'seduksi budaya': kursus bahasa, pemutaran film, pertunjukan seni, pemberian beasiswa, dsb. Selain itu, media-media mereka mamainkan peran penting dalam 'menggiring opini publik', seperti dilakukan CNN, BBC, VOA, DW, dan lainnya.
"Soft power"AS
Dalam memperbaiki citranya di Indonesia, sejak 2004 lalu pemerintah AS menyusup dengan membuka ruang khusus perpustakaan, American Corner, di beberapa perguruan tinggi penting, antara lain UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta), Universitas Indonesia (Depok), Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), UIN Walisongo (Semarang), UIN Sumatera Utara (Medan), Universitas Muhammadiyah (Malang), Universitas Airlangga (Surabaya), dan Universitas Hasanuddin (Makassar).
'Perpus Bush' itu menyediakan buku, majalah, internet, bahan-bahan audio-visual dan sumber-sumber sambungan langsung (online database) yang berkaitan dengan informasi terkini mengenai AS dan relasinya dengan Islam, tentang pemerintahan AS, dan seputar kehidupan masyarakat di AS.
Bagaimanapun AS sadar bahwa citranya di mata dunia kini tengah memburuk bahkan mundur kembali hingga pada tingkat masa Perang Vietnam. Invasinya ke Irak, adalah di antara citra yang melunturkan soft power AS.
Di tengah riuh-rendah pro dan kontra terhadap lawatan Bush ke Indonesia, masyarakat tentu berhak untuk sangsi: karena soft power AS kini mencapai titik terburuk, akankah pertemuan Bush- SBY di Bogor tidak kembali lebih banyak menguntungkan AS dalam jangka panjang?
Source: Kompas, 21 Nopember 2006
Tidak ada komentar:
Posting Komentar